My Great Web page

Pancang Negeri: (Ke)tidak-nakal(an) EM atau Ketakutannya(?)

oleh: Ricky A. Manik

Apresiasi tertinggi saya untuk buku Pancang Negeri (Dua Drama Sejarah Jambi) karya EM. Yogiswara bukan pada pujian-pujian retoris dan salutasi kolegial seperti yang sering kita jumpai diberbagai endorsmen bahwa “buku ini pengetahuan sejarah kepahlawanan Jambi”, “buku ini penting untuk generasi muda”, “bla..bla..”, melainkan bagaimana buku ini dilihat secara kritis. Bagi saya, dunia sanjung puji adalah ancaman bagi kenyamanan identitas ontologis yang ilusif. Saya katakan ancaman karena orang biasanya merasa sangat puas ketika menerima banyak pujian atau ‘suka’ dalam dunia nyata dan media sosial. Kepuasan inilah yang akhirnya membawa dirinya pada kenyamanan eksistensial. Tidak ada yang salah memang dengan kenyamanan eksistensial, akan tetapi merasa diri puas dan menganggap diri sebagai ‘orang top’, ‘dewa’, ‘suhu’, dsb., membuat dirinya terjebak pada dunianya sendiri. Ia seperti tak mau lagi keluar dari zona nyamannya karena itu bisa membahayakan eksistensinya. Dalam dunia sastra Indonesia kita akan banyak menjumpai orang-orang yang gampang puas ini dan sedikit yang berbeda akan hal tersebut. Saya tak akan menyebut yang banyak itu, tapi yang sedikit itu bisa kita temukan pada diri Pramudya Ananta Toer atau yang saat ini bisa kita lihat pada penyair Saut Situmorang. Meskipun dalam beberapa pandangan (ideologis) saya tidak setuju, tetapi paling tidak mereka adalah orang-orang yang selalu siap dibenci atau dimusuhi baik teman-temannya atau bahkan keluarganya. Subjektivitas Pram dan Saut dapat kita lihat dari sikap dan tindakannya dalam dunia seni atau sastra Indonesia. Kesiapan untuk dibenci dan dimusuhi serupa Pram dan Saut inilah yang tak saya lihat ada di dalam dunia kepenulisan di Jambi. Jangankan untuk dimusuhi, untuk dikritik saja mereka ‘anti’. Pengertian ‘anti’ di sini adalah mereka lebih memilih menjauhi orang-orang yang suka mengkritik. Sekali dikritik, besok dicuekin. Jangan-jangan habitus yang demikian yang membuat dunia kepenulisan di Jambi tidak begitu menonjol. Baiklah, kita lupakan dulu. Oleh karena buku ini merupakan karya sastra yang memiliki kaitan dengan sejarah, maka membicarakannya dalam dua ranah itu menjadi penting, yaitu ranah sastra dan ranah sejarah. Maka, pemahaman kita akan dua term ini perlu diketahui.

Sastra dan Sejarah Karya sastra tidak bisa dilepaskan dari konteks yang ada di luar karya tersebut, terutama hal ini adalah konteks sejarah. Apakah itu dari sejarah pengarangnya, zaman di saat karya itu muncul, atau latar sejarah yang dihadirkan di dalam karya sastra tersebut. Meskipun kadang perbedaan sejarah dan sastra itu sangat tipis dan memiliki sifat yang sama-sama empiris, ia tetap memiliki perbedaan yang substansial. Menurut Kuntowijoyo, sejarah itu kenyataan, faktual, sekalipun fakta-fakta di dalamnya tersebut telah diolah secara subjektif oleh sejarahwan. Sementara sastra adalah hasil imajinasi pengarang. Karya sastra dapat diakhiri dengan pertanyaan yang mengajak pembaca untuk merenungkannya. Sedangkan sejarah harus memberikan informasi yang tegas, lengkap, dan tuntas dalam mengakhiri penulisannya. Apakah Pancang Negeri itu karya sastra atau karya sejarah? Jika melihat bentuk penulisannya, buku itu adalah naskah drama, sebuah genre karya sastra yang menjadikan latar dan tokoh sejarah di dalamnya. Sebagai karya sastra yang secara substantif merupakan hasil perenungan dan imajinasi pengarang dan menggunakan bahasa tingkat kedua, Pancang Negeri ini menemukan kelemahannya. Imajinasi EM hanya dan barulah sebatas dialog-dialog yang dihadirkan, bukan bagaimana mengeksplorasi atau mungkin mendekonstruksi sejarah itu. Sayangnya buku itu yang seharusnya menjadi catatan pembeda dalam melihat sejarah justru menjadi legitimasi bahwa kepahlawanan itu hanya dimaknai pada perjuangan melawan penjajah seperti buku-buku sejarah di sekolah era ORBA. Padahal, persoalan karya sastra dapat memberikan warna atau nuansa yang berbeda dalam memahami konteks kesejarahan. Itulah sebabnya muncul aliran new-historisisme dalam pandangan melihat sejarah bukan dari konteks sejarah dominan, melainkan jejak-jejak sejarah yang justru tak pernah dituliskan. Bagi para new-historisisme, sejarah dalam narasi besar yang cenderung dikonstruksi oleh berbagai kepentingan tidak representatif sebagai gambaran sejarah. Aliran ini memilih jalan pembacaan sejarah dengan jalan berbeda, salah satunya melihat sastra sebagai bukti sejarah dengan berbagai ideologis yang menggambarkan suatu sosial-budaya masyarakat tertentu yang tak dapat dijelaskan dalam ilmu sejarah umumnya. Bagi mereka, fakta dan fiksi itu tidak berbeda. New-historisisme menempatkan sastra sebagai sesuatu yang tak dapat dilepaskan dari praktik-praktik sosial, ekonomi, dan politik karena ia bagian di dalamnya. Baik teks sastra ataupun nonsastra adalah produk dari zaman yang sama dengan berbagai pertarungan kuasa dan ideologi. (Ke)tidak-nakal(an) atau Ketakutan EM Kehadiran buku ini menjadi satu bukti bahwa penindasan yang berlangsung lama dari kolonialisme itu masih terasa. Melihat Pancang Negeri dari sisi sejarah bagi saya tidak lagi menarik karena ia sudah menjadi bentuk penulisan sejarah yang berulang. Penulisan sejarah hanya menjadi alih wahana (meminjam istilah Sapardi) ke naskah drama. Saya melihat ada jejak poskolonial dalam kehadiran naskah tersebut, baik dilihat secara intrinsik karya tersebut maupun bagi motivasi pengarangnya. Kajian poskolonial merupakan bentuk perlawanan atas praktik-praktik neo-kolonialisme yang hingga hari ini masih ditemukan. Penindasan neo-kolonialisme bukan saja penindasan dalam bentuk fisik, melainkan sudah ke wilayah ketidaksadaran. Lalu, di mana jejak poskolonial yang ada di dalam buku tersebut. Jejaknya ada pada inferioritas EM dalam menuliskan dua naskah tersebut. Menuliskan naskah drama dengan menjaga konteks sejarah tanpa melihat adanya berbagai kelogisan yang dapat dijadikan ide dan kreatifitas selaku pengarang merupakan sikap inferior akan sejarah itu sendiri. Di dalam buku tersebut, saya tak menemukan keberanian atau “kenakalan” EM dalam mere-identifikasi (konstruksi) sejarah atau mendekonstruksinya, seperti yang dilakukan Wisran Hadi di dalam naskah Imam Bonjol atau Tuanku Nan Renceh yang menempatkan Bonjol sebagai seorang yang juga penakut. Ketidakberanian EM itu dapat kita temukan pula di bukunya dalam penulisan penanda tahun. Padahal, tak perlu ada penanda tahun pembaca bisa menemukan dan menebak latar waktu kisah tentang Sultan Thaha dan Raden Mattaher dari tulisan sejarah. Ketidakberanian EM lari dari konteks sejarah dominan juga membuatnya abai pada kehadiran perempuan di naskah tersebut. Absennya perempuan menjadi penanda bahwa perempuan masih dianggap tidak berperan dalam pembentukan sejarah. Bahwa sejarah adalah sejarah patriaki. Padahal bisa saja segala keputusan yang diambil oleh Thaha dan Mattahir dalam perlawanannya terhadap kolonialisme ditentukan oleh istri mereka. Saya membayangkan ada dialog antara Thaha atau Mattahir dengan istrinya yang menyatakan bahwa mereka sesungguhnya takut mati, takut kehilangan istri yang dicintainya, maka yang menguatkan dan menyakinkan mereka adalah istri mereka, seperti yang menguatkan EM dalam menerbitkan bukunya tersebut. Ketidakberanian lainnya saya temukan pada dialog-dialog yang dilakukan oleh orang Belanda dalam memandang pribumi (Thaha dan Mattahir). Tokoh-tokoh Belanda dalam teks memperlihatkan karakter yang kelihatan santun dalam membicarakan Thaha atau Mattahir. Tanpa sadar, sikap inferior EM malah menempatkan kaum penjajah sebagai subjek yang santun. Padahal kita tahu bagaimana kita (kaum terjajah) dipandang oleh mereka (penjajah) seperti yang bisa ditemukan pada Tetralogi Pram dan karya-karya orientalisme (baca karya besar Edward W. Said) lainnya. Pihak kolonial sering memandang kita sebagai yang tak beradab, monyet, bar-bar, biadab, dan lain sebagainya. Karakter-karakter kolonial inilah yang juga tak hadir dalam buku EM tersebut. Sikap-sikap inferior dari pengarang inilah yang pada akhirnya membuat naskah ini menemukan titik lemahnya. EM agaknya harus mengidentifikasi dirinya lagi bahwa ia adalah penulis sastra yang tak dapat diintervensi oleh kepentingan apapun bahkan oleh kebenaran sejarah sekalipun. Tetapi dari itu semua, tidak adil juga kalau saya tidak mengatakan bahwa EM adalah satu-satunya penulis buku naskah drama yang ada di Jambi yang dengan berani menerbitkannya sekalipun minim pembaca di tengah geliatnya pembaca buku-buku populer. Tulisan ini pernah terbit di Jambi Independent

[+/-] Selengkapnya...

Bengkel Sastra: Pendidikan yang Humanis dan Membebaskan

oleh: Ricky A. Manik

Fenomena kegagalan Ujian Nasional (UN), fenomena bunuh diri siswa yang gagal UN, fenomena pelaku bom bunuh diri yang direkrut dari generasi muda, dan fenomena penjarahan uang rakyat (korupsi) yang begitu masif dan kuat di Indonesia ini merupakan fenomena yang menggiring kita pada kehilangan martabat bangsa. Pembentukan martabat bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Logikanya, pendidikan yang berkualitas akan memproduksi manusia-manusia yang cerdas. Sebaliknya, pendidikan yang tidak berkualitas akan memproduksi manusia-manusia yang dapat dijinakkan oleh alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok dominan. Sistem pendidikan yang tidak berkualitas ini merupakan sistem yang diadopsi sejak zaman kolonialisme. Di mana pendidikan adalah sebuah alat yang diciptakan untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Sebuah sistem yang juga menjadikan pelajar sebagai sebuah komoditi ekonomis yang dapat menghasilkan produksi berlipat ganda untuk kepentingan kekuasaan. Pendidikan inilah yang sangat dirasakan pada masa Orde Baru berkuasa. Sebuah sistem pendidikan yang melahirkan para kuli dan kalangan terdidik yang antirealitas. Alih-alih mendapat angin segar setelah tumbangnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi Orde Reformasi nyatanya malah banyak menciptakan pendidikan yang mahal dan tidak terjangkau, jauh dari harapan bahwa pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak akan hal tersebut akan melahirkan kesenjangan sosial yang begitu jauh, munculnya sistem kelas, relasi gender, relasi rasisme, dan relasi lainnya. Pola pendidikan seperti ini telah lama diterapkan di Indonesia, yang melahirkan orang-orang yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Mata pelajaran yang banyak dan pola pengajaran yang menempatkan anak didik sebagai “botol kosong” yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang kemudian akan dipetik hasilnya kelak justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi terhadap masyarakat. Bagaimana tidak, lihatlah selain fenomena yang disebutkan di atas, peperangan antarkampung, kerusuhan yang melibatkan aparat negara dengan masyarakat, tawuran mahasiswa atau pelajar, dan terbentuknya ormas-ormas yang bermental preman adalah buah dari pendidikan yang tidak humanistis,. Output pendidikan seperti ini menciptakan orang-orang yang pada akhirnya tidak menempatkan manusia itu sebagai manusia yang sesungguhnya. Padahal, pendidikan seharusnya mengajak dan membantu manusia agar lebih manusiawi. Salah satu pendidikan yang saya yakini dapat mengajak anak didik kepada pendidikan yang humanis dan memberikan kesadaran kritis terhadap sistem dan struktur yang diskriminatif terhadap kaum tertindas serta pendidikan yang menempatkan anak didik sebagai subyek bersama-sama dengan subyek yang mendidik dalam pencarian makna suatu kebenaran adalah pembelajaran sastra melalui kegiatan “Bengkel Sastra”. Hal ini dikarenakan pola pengajaran yang dilakukan pada kegiatan “Bengkel Sastra” menggunakan kebijakan seperti yang dikatakan Machfudin dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul “Antara Konsientasi, Masifikasi dan Gnosiologi Dalam Pendidikan” sebagai Learning Process Skill daripada Learning Concept. Pada pendekatan proses akan ditandai dengan kurikukulum yang student centered, bukan teacher centered. Peran guru lebih sebagai fasilitator, mediator, dinamisator, organisator, dan katalisator yang bekerja keras untuk memberlakukan “dialog” sebagai ruh yang mendasari hidupnya proses pendidikan, serta tidak mencoba menerapkan sikap “anti dialog” di dalamnya. Bengkel Sastra “Bengkel Sastra” merupakan nama kegiatan yang menjadi terobosan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional dalam memahami kelesuan dan kekurangminatan siswa dalam pengajaran sastra di sekolah. Pusat Bahasa melalui “Bengkel Sastra” mencoba menjadi jembatan bagi gejolak pengajaran sastra di sekolah yang kurang diminati. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa pengajaran sastra dianggap kurang begitu menarik. Semisal, kurangnya pemahaman guru tentang sastra, waktu pengajaran sastra yang tidak seimbang dengan pengajaran bahasa, pengajaran yang kurang menarik, monoton, bahkan membosankan. “Bengkel Sastra” pertama kali diadakan pada tahun 1994 dan berlangsung hingga sekarang. Bahkan “Bengkel Sastra” juga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Di tahun pertamanya sampai tahun 2001, “Bengkel Sastra” hanya diikuti oleh siswa sekolah menengah umum (SMU) dan siswa Madrasyah Aliyah (MA). Baru setelah tahun 2002 peserta “Bengkel Sastra” mengikutsertakan para guru sekolah menengah pertama (SMP) dan guru SMA. “Bengkel Sastra” yang diadakan Pusat Bahasa dan Balai Bahasa yang ada di setiap provinsi ini memiliki tujuan mengajak siswa untuk mengenal dan memahami, serta meningkatkan minat dan kemampuan terhadap sastra, khususnya sastra Indonesia. Cara itu menjadi harapan bahwa pengajaran sastra nantinya menjadi disenangi. Selain itu, diharapkan siswa dapat bersikap kritis dan menghargai karya sastra. Jauh dari tujuan itu sesungguhnya “Bengkel Sastra” memiliki esensi tujuan, yaitu pendidikan yang mengarah pada sisi humanis dan membebaskan. Pola-pola pengajaran pada kegiatan “Bengkel Sastra” ini mengajak siswa dan guru untuk mengapresiasi (memahami dan menikmati) teks-teks sastra (cerpen, puisi, dan naskah drama). Kemudian kegiatan ini meliputi bagaimana menulis puisi dan memusikalisasikannya; menulis cerpen dan membacakannya atau mendramakannya; dan bagaimana menjadikan naskah drama menjadi sebuah pertunjukan yang menarik. Dengan pola pengajaran “bermain-main” tapi serius ini akan terlihat nantinya bagaimana pengajaran sastra ternyata dapat memberikan kebebasan siswa untuk berfikir kreatif, belajar memahami keadaan disekitar mereka, belajar menghargai karya sastra dan manusia sebagai insan kreator. Prinsip yang digunakan dalam pengajaran sastra ini adalah penempatan siswa (peserta) sebagai subyek dalam proses belajar bukan obyek. Artinya, pendidikan yang dilakukan dalam pemberian materi “Bengkel Sastra” dapat membentuk karakteristik yang kuat pada peserta dalam menghadapi perubahan kondisi sosial mereka. Pendidikan yang dilakukan pada kegiatan “Bengkel Sastra” adalah suatu model pembelajaran kepada anak didik dalam memberikan kesadaran dan mengenali eksistensi diri, kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam realitas kehidupan yang mereka jalankan kelak, terutama dapat digunakan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Di sisi lain, melalui pendidikan “Bengkel Sastra” ini pula proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi suatu masyarakat dapat dilakukan. Sistem pendidikan yang dianut suatu bangsa akan mencerminkan mentalitas dan perilaku para pengambil kebijakannya.

[+/-] Selengkapnya...

Menggugat Sistem Pendidikan

oleh: Ricky A. Manik

Kita pernah menerima kabar tentang adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan sekolah bertaraf internasional. Bagi sebagian kita barangkali berita ini bukan hal baru karena rentetan kabar tentang pelecehan seksual di lingkungan sekolah sesungguhnya acap terjadi. Peristiwa di Jakarta International School (JIS) merupakan satu dari berbagai realitas sekolah yang dianggap berkualitas dan represntatif sekalipun tak menjamin proses memanusiakan manusia di dalamnya. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa sekolah yang seharusnya menjadi rumah nyaman kedua bagi anak-anak justru menjadi ancaman yang menakutkan dan mengkhawatirkan oleh libido purba orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, ironisnya bahkan pendidik itu sendiri. Apa dan siapa yang salah? Pertanyaan ini penting agar kita tahu apa yang menjadi akar permasalahan sehingga peristiwa itu terjadi. Kaca mata hukum akan memandang yang salah adalah si pelaku kejahatan seksual karena ia sebagai sesuatu yang tampak dipermukaan. Bagi saya, peristiwa itu tidak terjadi dengan begitu saja. Ada rentetan hal-hal atau sebab yang harus kita ketahui dan mengerti mengapa peristiwa itu terjadi yang saya anggap sebagai sesuatu yang tak tampak, sebagai sesuatu yang tak dapat dilihat melalui kaca mata hukum. Jika melihat melalui kaca mata psikologis, kejahatan ini akan ada di mana-mana, tidak saja di sekolah. Namun peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di sekolah menjadi satu peristiwa penting bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat proses pembelajaran yang humanis. Beralih ke peristiwa lain. Kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi tanggal 9 April 2014 yang lalu dan akan masuk kembali pada pilpres 9 Juli 2014. Beberapa hasil caleg yang masuk dalam kursi kekuasaan adalah muka lama dan beberapa muka baru yang dengan catatan adalah anak dari pejabat atau penguasa lama, sebut saja anak dari Ratu Atut, Akil Mucktar, Amien Rais, Keponakan Prabowo, dsb. Dan, yang lebih membuat saya tertawa miris adalah Aceng Fikri yang kita tahu diberhentikan jabatannya sebagai Bupati Garut karena kasus nikah sirihnya juga melenggang ke senayan. Apa yang salah? Mengapa orang-orang yang kita tahu track record-nya korup, baik orang tuanya ataupun dirinya sendiri bisa saja terpilih untuk memegang kekuasaan sebagai pengambil kebijakan arah bangsa ini? Demokrasi kita yang penuh argumentasi kosongkah atau kita yang buta politik? Dari dua peristiwa di atas menandakan bahwa ada yang salah pada sistem pendidikan kita. Alasannya adalah: sistem pendidikan kita tidak menghasilkan orang-orang yang humanis, orang-orang yang peduli sesama, orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan baik, dan orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Sistem pendidikan kita menghasilkan orang-orang yang buta politik, menghasilkan orang-orang tertentu dengan kekayaan yang dimilikinya untuk mendominasi orang lain, dan menghasilkan orang-orang korup.

Sistem Pendidikan Kita Sejak bangsa ini merdeka dari kolonialisme, sistem pendidikan kita meskipun berbagai perubahan dan kebijakan yang diambil tetap belum menunjukan perubahan yang signifikan sebagai bangsa yang cerdas dalam mengelola kehidupannya. Padahal cita-cita pendidikan sedari awal adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam UUD ’45. Jika kita runut sistem pendidikan kita sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, secara keseluruhan belum menghasilkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Meskipun di era Orla sistem pendidikan telah memberikan angin segar bagi arah perjalanan bangsa ini. Pada masa Orba, sistem pendidikan kita justru mengalami kemerosotan. Pendidikan yang digenggam Orba tidak mampu memberikan ruang selebar-lebarnya bagi pencerdasan kehidupan. Yang berlaku justru ideologi penyeragaman ala militer dan tak memberi ruang sedikitpun bagi berkembangnya keragaman pikiran, ideologi, budaya, suara, dan tindakan. Pendidikan hanya mengajari orang untuk patuh dan menjadi penurut. Sistem pembangunan yang dianut justru melahirkan sekolah-sekolah swasta (perguruan tinggi swasta) yang tak memikirkan segi mutu dan kualitasnya. Tujuan pendidikan lebih diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional sehingga yang dilahirkan dari sistem pendidikan ini adalah para pekerja. Setelah selesai sekolah, mereka masuk dalam dunia kerja, siap menjadi kuli yang diperintah oleh atasan atau majikan tanpa harus melakukan protes apapun. Sistem pendidikan ini juga melahirkan produk-produknya yang tak memiliki kepekaan sosial yang tinggi karena tujuan hidup mereka bekerja dan menghidupi dirinya sendiri. Produk pendidikan ini jelas tidak akan membawa bangsa ini menjadi maju dan baik. Lihatlah pemegang kekuasaan negeri ini yang tak peka terhadap kondisi sosialnya, yang hanya sibuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya untuk kemudian melanjutkan trah kekuasaannya kepada keturunan dan kerabat lainnya. Di era Reformasi, kebijakan pendidikan masih sebatas teori. Kebijakan yang diserahkan ke tiap-tiap daerah dalam mengurus pendidikan terkadang masih setengah-setengah dan menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh pada persoalan hakiki pendidikan. Pendidikan yang harusnya mampu menyentuh seluruh lapisan kelas sosial justru menjadi mahal dan tidak terjangkau. Belum lagi kurikulum yang selalu berganti yang menjadikan pendidikan seolah kelinci percobaan dari setiap fase penguasa tertentu. Hal ini menandakan tidak adanya kebijakan politik yang tegas dan kuat, konsep pendidikan yang seperti apa dan bagaimana yang tepat digunakan sebagai alat pencerdasan kehidupan bangsa. Kemunculan sekolah-sekolah bertaraf internasional dan tempat-tempat bimbingan belajar (bimbel) berbayar justru menjadikan sekolah sebagai suatu yang elitis dan menjadi biang kerok dalam melahirkan para pekerja yang tunduk pada majikan, sebab logika sekolah yang bertaraf internasional dan tempat bimbel adalah logika kapitalisme: profit! Tak akan pernah ada proses pendidikan di sana (baca: tempat bimbel dan sekolah (ng)internasional) dalam memberikan pendidikan yang kritis, pendidikan yang peka terhadap kondisi sosial, dan pendidikan yang humanis. Dari masa ke masa, sistem pendidikan kita semakin jauh dari cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupannya. Pendidikan seharusnya memiliki tujuan untuk membangun tatanan bangsa yang dibungkus dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan seharusnya juga menjadi tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yg selama ini terjadi. Akan tetapi semuanya itu seperti jauh panggang dari api. Tujuan Pendidikan ala Paulo Freire Bagi Freire, tujuan pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia. Dehumanisasi dan kebutaan politik yang terjadi pada bangsa ini menunjukan tidak ada atau tidak berjalannya proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Masalah dunia menurut Freire adalah masalah kemanusiaan, di mana ada manusia yang tertindas dan manusia yang menindas. Masalah penindasan adalah hal yang tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan. Sejatinya manusia adalah subjek yang sadar, kritis, kreatif dan dapat mengatasi realitas yang menindasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia itu sendiri dan mampu membebaskan dirinya dari penindasan budaya, ekonomi, dan politik. Pendidikan ala Freire adalah pendidikan hadap masalah. Konsep ini bertolak dari pemahaman bahwa manusia merupakan bagian dari realitas yang harus dihadapkan kepada peserta didik agar ada kesadaran akan realitas tersebut. Dengan konsep pendidikan yang emansipatoris, proses memperoleh pengetahuan merupakan proses menyubjekan peserta didik secara aktif di dalam memahami realitasnya. Freire juga mengajak masyarakat agar dapat membaca dunia, sebab kata adalah senjata. Manusia adalah mahkluk tak sempurna dan memiliki tugas ontologis menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu, guru dan murid selaku manusia yang belum sempurna harus belajar satu sama lain dalam proses pendidikan. Proses ini harus berdasar pada dialog kritis dan penciptaan pengetahuan bersama. Melihat konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Freire, sudah saatnya kita mengubah sistem pendidikan kita yang sekarang ini justru menghasilkan para penindas-penindas, para anti-realitas, dan para pembisu. Jika kita memang masih berkeinginan membawa bangsa ini sebagai bangsa yang berkualitas, bangsa yang mandiri, bangsa yang beradab, dan bangsa yang memiliki daya saing tinggi, maka cara yang harus ditempuh adalah mengubah sistem pendidikan kita ke arah yang membebaskan dan humanis.

Jambi, 5 Mei 2014
*Penulis adalah Peneliti pada Creol Institute, Research and Cultural Relationship


[+/-] Selengkapnya...

Fenomena Fiksi Mini: Fenomena Masyarakat (Ter-)Multimedia(-kan)

oleh: Ricky A. Manik

Pengaruh munculnya teknologi elektronik atau multimedia tak dapat dipungkiri telah memberi perubahan pada masyarakat dan kebudayaannya. Perubahan tersebut terletak pada sensibilitas masyarakatnya. Pada masyarakat lisan, sensibilitas terletak pada indera pendengaran, sebab informasi yang didapat oleh masyarakat lisan bersifat temporal, terjadinya melalui tatap muka. Makanya cenderung masyarakat lisan membangun tempat-tempat sejarahnya, monumen-monumen, atau patung-patung tokoh yang mereka anggap penting untuk diingat dan ini membawanya kepada masyarakat yang komunal. Selain itu masyarakat lisan selalu terikat pada konteksnya, harus tatap muka, ada material-material yang hadir dalam wujud nyata. Sementara itu pada masyarakat tulis, informasi itu bersifat meruang dan mewaktu. Dalam konteks sastra dapat kita temukan pada naskah-naskah kuno yang berisi informasi-informasi tentang keadaan, prilaku, tradisi masyarakat pada waktu itu. Ini artinya konteks sosial dan kebudayaan masyarakat tulis termediasi oleh tulisan dan percetakan yang bersifat mekanik. Kalau kita mengetahui kondisi masyarakat melalui tulisan pada suatu zaman tertentu, itu menandakan bahwa tulisan tersebut meruang dan mewaktu.

Bagaimana dengan masyarakat hari ini yang hampir seluruh sektor kehidupannya dilingkupi oleh teknologi elektronik. Apalagi sekarang orang menyebutnya dengan istilah zamannya gadget. Smartphone, laptop, notebook, komputer, kamera, tablet, dan beragam jenis gadget lainnya seolah-oleh diperlukan dan dibutuhkan guna mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Bagi yang tidak memiliki gadget akan dianggap (secara tidak langsung) bagi masyarakat multimedia sebagai orang yang ketinggalan zaman, nggak up to date, gaptek (gagap teknologi), lemot, lelet, dan segala macamnya. Informasi tidak lagi didapat dari seseorang melalui face to face seperti pada tradisi lisan, atau dari media tulis dalam hal ini buku atau naskah-naskah yang berada di luar konteksnya. Dalam artian, kehadiran bahasa dalam tradisi tulis atau cetak memiliki keterbatasan hanya kepada teksnya saja dan konteks selalu berada di luarnya. Multimedia telah memberikan informasi berupa teks-teks yang tidak lepas dari konteksnya, seperti televisi dan internet pada youtube misalnya. Pada konteks tersebutlah letak perbedaan sensibilitas sosial dan kultur masyarakat modern dengan pascamodern. Sensibilitas modern yang menjadi dasar ilmu pengetahuan merupakan produk yang dimediasi oleh tulisan, sedangkan tulisan itu sendiri merupakan kekuatan teknologis yang membentuk subjek yang mandiri di hadapan semesta objek-objek, subjek yang reflektif dan kontemplatif dengan cara mengambil jarak dari kehidupan agar ia mampu memahami, menjelaskan, dan merepresentasikan kebenaran secara objektif. Sedangkan sensibilitas pascamodern tidak lagi membentuk subjek yang mandiri yang berhadapan secara berjarak dengan objek, melainkan membentuk subjek yang terlibat dalam hubungan intersubjektif dengan subjek yang lain sehingga yang diutamakan dalam proses perolehan ilmu pengeahuan bukanlah hasil yang berupa kebenaran, melainkan proses interaksi dan pengalaman dalam proses itu sendiri (Faruk, 2011: 50). Dalam pidato pengukuhan guru besar UGM dengan judul Sastra dalam Masyarakat (Ter-)Multimedia(-kan), Faruk mengatakan bahwa pengertian konteks dalam berbagai pendekatan (pembaca teks dan karya sastra melalui teori sastra) yang digunakan cenderung dipahami sebagai sebuah totalitas yang di dalamnya teks menjadi terdefenisikan, sebagai esensi yang menempatkan teks sebagai eksistensi, sebagai kode yang menempatkan teks sebagai aktualisasinya, atau metabahasa yang menempatkan teks sebagai bahasa sehingga hubungan antara teks dengan konteks menjadi hierarkis. Sedangkan konteks dalam sensibilitas multimedia adalah sesuatu yang diciptakan sehingga membentuk diri semacam simulakrum dan bahkan hiperrealitas dalam pengertian Baudrillard. Karena itu, sensibilitas multimedia yang demikian dapat juga disebut sebagai sensibilitas pascamodern (Faruk, 2011: 21). Fenomena Facebook dan Twitter Sampai hari ini diperkirakan ada sekitar 65 situs jejaring sosial, 39 situs jejaring sosial beranggota diatas 10 juta, dan ada lima situs yang memiliki anggota sebanyak 100 juta, termasuk salah duanya Facebook (FB) dan Twitter. Dua situs jejaring sosial ini sangat fenomenal dibandingkan situs-situs jejaring sosial lainnya yang ada sebelumnya seperti friendster, tagged, myspace, dll. Keberadaan Facebook dan Twitter seolah-seolah telah mengakomodasi masyarakat dalam menjaga hubungan pertemanan atau membuat hubungan sosial lainnya (misalnya mencari jodoh) serta saling berbagi informasi. Selain itu, kedua jejaring sosial ini juga memberi ruang ekspresi kata-kata bagi penggunanya yaitu berupa status yang bisa ditulis kapan saja. Ruang ekspresi kata-kata ini juga memberikan kebebasan tanpa batas sehingga kadang kita temui anak sekolah harus berurusan dengan yang berwajib karena telah memaki-maki gurunya melalui status FB yang dibuatnya. Fasilitas chatting yang ada juga memberikan ruang sesama anggota untuk saling berbincang-bincang secara langsung. Fenomena Twitter juga menjadi kecemasan bagi industri media arus utama (mainstream), baik media cetak, elektronik, maupun online. Seorang kolumnis teknologi Guardian.co.uk bernama Alan Rusbridger dalam opininya itu memperingatkan dan menyarankan pemilik media untuk berdamai dan tidak harus malu mengadopsi kelebihan Twitter dalam mendistribusikan kontennya. Bagi warga dunia maya (netizen), Twitter yang mulai online sejak 15 Juli 2006 adalah sebuah keniscayaan. Dengan tekanan waktu dan kesibukan, warga di dunia maya ini tidak lagi ngeblog dengan membuat posting yang panjang lebar. Cukup berkicau seperti burung tentang apa yang terjadi dan menginformasikan peristiwa yang menimpanya atau orang lain, pesan sudah sampai secara berantai. Kecepatan dalam mengakses informasi inilah yang harus diwaspadai dan menjadi pertimbangan oleh media cetak sekalipun telah memiliki kultur pembacanya sendiri. Kehadiran FB dan Twitter dalam konteks sastra juga telah memiliki peran dalam penulisan sastra saat ini. Sebagai media di dunia maya, keduanya telah memperlihatkan kekuatan dan pesonanya yang membuka berbagai kemungkinan bagi pertumbuhan dan penyebaran sastra. Melalui Twitter dan FB seorang penulis dapat mendistribusikan, menjual, atau menginformasikan buku karya-karyanya. Selain itu, sebagai media sosial, FB dan Twitter telah mempertemukan para pemilik hobi dan ketertarikan yang sama, seperti halnya para pecinta sastra yang kemudian membentuk komunitas-komunitas sastra yang terbuka, heterogen, lintas sosial dan dunia. Komunitas-komunitas ini serupa yang oleh Bennedict Anderson sebut sebagai Imagined Communities. Fenomena Fiksi mini Istilah Fiksi mini dipopulerkan oleh Agus Noor. Fiksi mini menurutnya adalah fiksi yang hanya terdiri dari “secuil” kalimat. Mungkin empat sampai sepuluh kata, atau satu paragraf. Tetapi di dalam fiksi mini terdapat “keluasan dan kedalaman”. Ia menyebutnya fiksi mini bukan prosa mini karena fiksi mini bisa juga berbentuk puisi. Tetapi yang membedakannya dengan “puisi pendek” ada pada unsur naratif atau penceritaan. Puisi pendek seperti haiku memang lebih tepat dikatakan sebagai puisi pendek, bukan fiksi mini. Bila dalam prosa kita menemukan adanya peneritaan seperti penokohan (protagonis dan antagonis), konflik, obstacles atau juga complication dan resolution. Barangkali, pada fiksi mini, justru resolution itu yang dihindari, karena dalam fiksi mini, akhir (ending) menjadi semacam gema, yang terus dibiarkan tumbuh dalam imajinasi pembaca. Seorang novelis dunia Ernest Hemingway pernah bertaruh dengan temannya bahwa ia mampu menulis novel lengkap dan hebat hanya dengan enam kata. For sale: baby shoes, never worn. Tulisan ini ditulisnya pada tahun 1920 dan Hemingway menganggap bahwa itu adalah karya terbaiknya. Menurut Agus, fiksi mini sesungguhnya punya sejarah yang panjang. Fabel-fabel pendek karya Aesop (620-560 SM), adalah sebuah “kisah mini” yang penuh suspens dalam kependekannya. Di perancis, fiksi mini dikenal dengan nama nouvelles. Orang Jepang menyebut kisah-kisah mungil itu dengan nama “cerita setelapak tangan”, karena cerita itu akan cukup bila dituliskan di telepak tangan kita. Ada juga yang menyebutnya sebagai “cerita kartu pos” (postcard fiction), karena cerita itu juga cukup bila ditulis dalam kartu pos. Di Amerika, ia juga sering disebut fiksi kilat (flash fiction), dan ada yang menyebutnya sebagai sudden fiction atau micro fiction. Bahkan, seperti diperkenalkan Sean Borgstrom, kita biasa menyebutnya sebagai nanofiction. Apa pun kita menyebutnya, saya pribadi lebih suka menamainya sebagai fiksi mini. Begitu kata Agus dalam artikelnya yang berjudul Fiksi mini: Menyuling Cerita, Menyuling Dunia di Harian JawaPos, Minggu 13 Desember 2009. Fiksimini adalah ruang berbagi cerita yang terbuka bagi semua orang yang mengikutinya-biasa disebut sebagai followers. Sesuai dengan namanya, cerita yang ditampung di ruang itu adalah fiksi yang mini alias cerita yang pendek sekali. Setiap satu cerita tak boleh lebih dari 140 karakter, termasuk spasi dan nama pengirim. Tetapi dalam kependekannya fiksi mini itu, unsur-unsur cerita dapat ditemukan, seperti tokoh, karakter, plot, ketegangan, dan konflik. Setiap pengirim (yang ditandai dengan @nama) dituntut memainkan semua unsur drama secara efektif sehingga bisa menggugah, bahkan meletupkan ledakan yang mengesankan. Biasanya, setiap hari ada moderator yang menyodorkan tema tertentu, seperti surat, ranjang, soto, ciuman, atau soal lain. Pengikut lantas menanggapi dengan membuat cerita mungil dengan tema tadi. Istilah fiksi mini nge-trend dalam dunia sastra ketika internet begitu mendominasi dalam kehidupan kita. Dunia seolah-olah semakin berkelebat cepat dan waktu dapat dilipat dengan kecil dan praktis. Dan kita merasa semuanya menjadi penting atas segala sesuatu yang serba gegas, sekilas, dan ringkas itu. Kecepatan dan keringkasan adalah ciri tulisan internet. Melalui internet kita dapat melihat dunia hanya dengan sebuah telepon genggam. Perubahan pandangan tehadap dunia yang telah ter-multimedia-kan telah membawa sensibilitas yang baru dalam masyarakat dan kebudayaannya. Hal inilah yang membedakannya dari kultur masyarakat tulis yang memandang dunia melalui objektivitasnya. Dari penjelasan dan asumsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran fiksi mini di media sosial merupakan produk masyarakat yang telah ter-multimedia-kan. Terbentuknya masyarakat ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang dijadikan sebagai mode of information dan membentuk suatu budaya masyarakat dengan sensibilitas multimedia. Jika melihat dari bentuk yang ditawarkan oleh fiksi mini ini, maka ia membentuk kecenderungan baru dalam karya sastra atau apa yang dapat disebut sebagai karya sastra pascamodern. Dengan demikian, ia juga akan membutuhkan pendekatan-pendekatan baru dan teori-teori baru dalam ilmu sastra.

Jambi, 28 April 2014
*Penulis adalah Peneliti pada Creol Institute, Research and Cultural Relationship


Tulisan ini pernah dimuat di Harian Jambi Ekspres, Minggu, 27 April 2014

[+/-] Selengkapnya...

Legitimasi Sastra: Perspektif Bourdieuian (Fenomena Terbitnya Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”)

Oleh: Ricky A. Manik Di mana tempat terjadinya pergulatan sastra? Koran, majalah, media massa lainnya, atau penerbitan (karya yang ditebitkan seperti buku)? Apakah seseorang yang karyanya terbit di media massa sudah dilegitimasi sebagai sastrawan? Atau seseorang yang karyanya telah diterbitkan menjadi buku juga disebut sebagai penyair, sastrawan, kritikus sastra, atau dramawan? Apa standar dan kriteria tertentu yang dapat melegitimasi identitas seseorang (sastrawan)? Jika identitas itu memiliki standar dan kriteria tertentu, Lacan seorang filsuf psikoanalisis Perancis tentu akan menjawabnya “Is never enough!” Standar dan kriteria itu tidak akan pernah muat untuk melegitimasi identitas itu. Ia akan selalu tergelincir (slip) dan meninggalkan celah/lobang di dalam identitas tersebut. Akan tetapi, dalam esai ini saya tidak melihatnya dari perspektif Lacanian karena saya sedang tidak ingin menemukan motivasi pengarang untuk memilik identitas dirinya sebagai sastrawan. Dalam hal ini saya akan melihatnya melalui perspektif sosiologis Pierre Bourdieu saja karena dalam perspektif ini legitimasi sastra lebih mempersoalkan pada ranah pertarungan untuk mendapatkan legitimasi dominannya di tengah masyarakat. Beberapa hari belakangan sampai hari ini pun dunia sastra kita masih dihebohkan dengan penerbitan buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” terutama di media-media sosial. Pemilihan 33 tokoh ini dilegitimasi oleh tim yang terdiri dari kritikus, sastrawan, akademisi, dan pengamat sastra ini seolah memiliki kegelisahan bersama tentang peran sastra yang terabaikan dalam membangun peradaban bangsa. Dengan melegitimasi 33 tokoh ini, mereka (baca: Tim 8) mengira telah melakukan langkah awal penyelamatan dunia (ranah) sastra dari kelupaan/kealpaan dalam memberi pengaruhnya terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Dari hasil pemilihan tokoh sastra oleh Tim 8 ini yang kemudian menjadi kontroversi dan polemik adalah kemunculan nama Denny JA yang dianggap sebagai tokoh sastra yang berpengaruh di Indonesia. Nama Denny JA dianggap layak bersanding dengan tokoh-tokoh sekelas Pramoedya, Hamka, Sapardi Djoko Damono, Putu Wijaya, Rendra, Iwan Simatupang, dan lain sebagainya karena (dianggap) memperkenalkan genre baru puisi-esai. Melalui genre sastra puisi-esai ini, ia menerima rekor MURI karena pertama membawa sastra ke era sosial media. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas alasan-alasan apa yan membuat Tim 8 ini memilih sosok Denny JA yang lebih dikenal sebagai seorang enterpreneurship dan konsultan politik dengan mendirikan beberapa lembaga seperti LSI (Lingkaran Survey Indonesia). Saya juga tak menguji kebenaran-kebenaran alasan yang diusung oleh Tim 8 ini sebab apapun alasan, kriteria, dan standard pemilihan itu akan ada kebolongan dan kekurangannya. Saya hanya ingin mencoba melihat persoalan ini hanya dari perspektif Bourdieuian, yakni mencoba melihat bagaimana agen sosial ini bertaruh dalam ranah memperebutkan eksistensi dirinya dengan berbagai modal yang dimilikinya terutama sosok Denny JA yang kemunculan namanya menjadi perbincangan hangat saat ini. Sebelum melihat persoalan buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh ini, mari kita berkenalan dulu dengan perspektif Bourdieuian. Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir Perancis yang mencoba memahami struktur sosial masyarakat baik perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Dalam analisis sosiologisnya, Bourdieu membagi beberapa konsep di dalamnya, salah satunya apa yang di awal esai ini disebutkan, yaitu tentang pergulatan, yang disebutnya sebagai arena (field). Bourdieu menyebut arena sebagai suatu jaringan atau konfigurasi dari relasi-relasi objektif antara posisi yang secara objektif didefenisikan, dalam eksistensi mereka dan determinasi yang mereka terapkan pada penganut, manusia atau institusi mereka... dalam struktur distribusi kekuasaan (modal) yang penguasaannya mengarahkan akses kepada keuntungan spesifik yang dipertaruhkan di arena, maupun oleh relasi objektif mereka dengan posisi lain. Bagi Bourdieu, arena sastra adalah ruang pergulatan agen-agen dengan masing-masing posisi yang menempati arena tersebut. Agen-agen seperti seniman, kritikus, wartawan, dosen, mahasiswa, penerbit, editor yang terlibat di dalam arena tersebut memiliki posisi dan fungsi yang berbeda. Hasil produksi dari agen-agen sastra ini adalah ajang kontestasi untuk mendapatkan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai legitimasi sastra. Untuk mendapatkan legitimasi di dalam arena sastra tersebut, agen-agen menerapkan strategi-strategi tertentu demi meraih posisi dan modal-modal yang dibutuhkan. Konsep arena adalah persaingan perebutan posisi-posisi tertentu sehingga struktur sosial adalah sesuatu yang dinamis yang mana seorang agen bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Strategi-strategi ini dapat kita lihat pada sosok Denny JA. Diakuinya sendiri bahwa dirinya adalah seorang “pejalan budaya” seperti yang terdapat di dalam tulisannya yang berjudul Menjadi Tokoh Sastra Berpengaruh. “Saya lebih menganggap diri saya sebagai seorang “pejalan budaya.” Tak pernah menetap dan menjadi tuan rumah di satu wiayah budaya. Saya hanya datang berkunjung, belajar sesuatu di sana dan juga menyumbangkan sesuatu. Kini yang saya kunjungi adalah wilayah sastra. Saya belajar banyak dari sastra dan berikhtiar meninggalkan sesuatu juga di dunia sastra itu. Di era ini yang saya sumbangkan adalah puisi esai... Pada waktunya mungkin saya pergi lagi dari wilayah sastra, masuk ke wilayah lain. Mungkin saya akan berkelana ke wilayah dunia bisnis, dunia politik praktis ataupun dunia spiritual. Dan terus saya berjalan sampai ke liang kubur.” (http://infosastra.com/2014/01/05/menjadi-tokoh-sastra-berpengaruh/) Perjuangan perpindahan posisi seperti yang dilakukan oleh Denny JA pada gilirannya membutuhkan serangkaian tindakan atau praktik yang didasarkan pada, dan dipengaruhi oleh, apa yang dimiliki Denny termasuk sejarah hidupnya, yang karenanya Denny merancang strategi-strategi tertentu. Penulisan puisi esai yang dianggap oleh Tim 8 sebagai genre baru di dalam sastra merupakan strategi Denny dalam kontestasi dirinya untuk meraih sesuatu yang diperebutkan dalam arena tersebut. Selain penulisan puisi esai, Denny juga memperkenalkan gaya penulisan puisi esainya ini dengan mengadakan sayembara penulisan puisi esai dengan hadiah yang cukup besar. Jadi, dengan modal-modal yang dimiliki oleh Denny, maka ia dapat mendistribusikan dirinya untuk mendapatkan legitimasi identitas dirinya dalam arena tertentu. Sebab arena itu bersifat cair (bisa berubah dan diubah), bukan sesuatu yang tetap dan konstan, maka strategi Denny memunculkan dan memperkenalkan bentuk puisi esai dianggap membawa suatu pengaruh atau barangkali perubahan (?) dalam ranah kesusastraan Indonesia. Barangkali inilah yang dilihat oleh Tim 8 terhadap sosok Denny JA. Jika penerbitan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh adalah atas pembiayaan Denny dan yang rencananya akan diluncurkan disaat ulang tahunnya, maka buku ini juga menjadi bagian dari strategi Denny untuk menempati posisi-posisi agen (sastrawan) yang dominan di dalam arena sastra tersebut. Inilah yang disebut oleh Bourdieu sebagai trajektori agen dalam ruang sosial dan arena yang tidak dapat terlepas dari strategi sebagai cara memposisikan diri sekaligus mendistribusikan modal-modal yang ia miliki. Kita tahu bahwa Denny adalah konsultan politik dan memiliki modal-modal ekonomi yang cukup kuat, jadi bukan perkara yang sulit bagi dirinya untuk mencoba mendapatkan posisi-posisi tertentu atau legitimasi tertentu. Kemunculan nama Denny JA dalam buku tersebut dan kehebohan jagad sastra Indonesia atasnya malah memenangkan strategi Denny untuk mendapatkan legitimasi sastra atas dirinya. Menurut Bourdieu bahwa pertaruhan utama di dalam arena sastra adalah memonopoli legitimasi, yakni dengan memonopoli kekuasaan untuk mengatakan berdasarkan otoritas siapa yang berhak menyebut dirinya sebagai tokoh sastra. Status atau legitimasi kesastrawanan seorang agen yang bertaruh dalam arena tersebut menjadi hal yang krusial karena melalui defenisi itulah seorang agen mendapatkan konsekrasi atau derajat pengakuan yang memberinya peluang untuk meraih posisi tertentu di arena sastra tersebut. Dalam bahasa Bourdieu hal itu disebut sebagai tiket masuk yang sifatnya kurang lebih absolut. Jadi, apa yang dilakukan oleh Denny JA untuk mendapatkan legitimasi tokoh sastra merupakan satu dari berbagai pertanyaan di awal esai ini dan dari beberapa agen-agen sastra yang terus bertaruh guna memenangkan tempat bagi dirinya dalam sebuah arena sastra. Jambi, 11 Januari 2014 *Penulis adalah Peneliti pada Creol Institute, Research and Cultural Relationship Tulisan ini pernah dimuat di harian Jambi Ekspres tgl 12 Januari 2014

[+/-] Selengkapnya...

Template by : x-template.blogspot.com